Sejarah – DPMPTSP KABUPATEN BURU

KPT (Kantor Pelayanan terpadu)

Derasnya arus reformasi telah mendorong terjadinya perubahan di berbagai sektor. Demikian juga di sektor pelayanan publik. Masyarakat menuntut adanya perubahan kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik. Menyikapi hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buru membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dengan Peraturan Bupati Buru Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan sebanyak 47 Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala Kantor Pelayanan Terpadu yang secara resmi mulai operasional pada tanggal 4 Februari 2009 dan menempati kantor di Jl. jend. A. Yani Nomor 10 Namlea.

Lokasi Kantor yang tadinya merupakan garasi mobil, disulap menjadi Kantor Sederhana yang diisi personil sebanyak 20 orang yang berasal dari berbagai instansi Teknis dan dipimpin oleh Bapak Karyadi, Kemudian ditahun yang sama digantikan oleh Ibu Ariani Lebang, yang memimpin sampai dengan tahun 2012 sebelum digantikan Oleh Bapak Gatot Sumarto. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, KPT berusaha menjadi awal perubahan paradigma pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.

KP3MD (Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah)

KPT saat itu masih dirasa belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu penambahan unsur pengaduan dan pengawasan serta penanaman modal, perlu diikuti dengan adanya lembaga yang lebih mapan dan mampu untuk mengelola kewenangan yang harus ditangani. Sehingga ditahun 2012 Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dilebur menjadi satu dengan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) menjadi Lembaga Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dearah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2012 dengan Nomenklatur baru yaitu Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kabupaten Buru dimana melalui Peraturan Bupati Buru Nomor 14 Tahun 2013 Kepala KP3MD mendapat pelimpahan kewenangan penandatanganan 88 jenis Perizinan dan Non Perizinan